Berlin (KABARIN) - Pemerintah Jerman mengkritik keputusan terbaru Kabinet Israel yang memperketat kendali di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
“Ini bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional dan merupakan hambatan tambahan dalam upaya menuju solusi dua negara,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman kepada Anadolu.
Menurutnya, Israel dianggap sebagai “kekuatan pendudukan” di Tepi Barat dan hukum internasional melarang memindahkan warga sipil ke wilayah yang diduduki.
“Pengalihan kegiatan administratif tertentu kepada otoritas sipil Israel juga bertentangan dengan sifat sementara dari suatu pendudukan,” tambah juru bicara itu.
Jerman menegaskan posisi mereka bahwa Tepi Barat adalah bagian penting dari Palestina di masa depan dan mendorong solusi dua negara melalui perundingan.
Keputusan Israel ini mencakup pencabutan larangan penjualan tanah di Tepi Barat kepada warga Israel dan membuka catatan kepemilikan tanah yang sebelumnya disegel.
Selain itu, kewenangan penerbitan izin pembangunan di blok permukiman dekat Hebron dipindahkan dari pemerintah kota Palestina ke administrasi sipil Israel.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026